Ketika Pejabat Menghancurkan Modal Sosial, Siapa yang Bayar Tagihannya?

Ketika Pejabat Menghancurkan Modal Sosial, Siapa yang Bayar Tagihannya?

Aryanto Husain
Senin, 22 September 2025

"Sekali kepercayaan hilang, biayanya berlipat untuk membangun kembali" Francis Fukuyama.

Terlebih bagi seorang pejabat publik. Sekali ekspektasi  publik dikhianati, publik cenderung skeptis terhadap semua institusi. Pejabat publik bahkan bisa kehilangan kepercayan. Padahal kepercayaan adalah modal sosial bagi pejabat publik. Saat kepercayaan itu runtuh, siapa bayar tagihannya?

Trust is the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on commonly shared norms.

Robert D. Putnam, seorang ilmuwan politik terkemuka mengatakan modal sosial adalah gambaran jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Ini adalah jaringan kasa mata, tidak terlihat. Dengannya masyarakat bisa saling percaya, bekerja sama, dan membangun kohesi sosial. 

Dan dengan modal sosial ini, pejabat publik dan institusi pemerintah bisa memetik hasil, seperti kepatuhan terhadap aturan, membayar pajak dengan tertib atau tidak melakukan pelanggaran. Modal sosial adalah energi kolektif yang membuat sebuah bangsa bisa bergerak lebih efisien.

Bayangkan jika modal sosial ini runtuh. Pejabat publik justru yang menjadi aktor utama justeru merusak modal sosial?

Sepertinya, belum hilang dari ingatan kita aksi protes yang terjadi dimana-dimana saat DPR berencana menaikan tunjangan anggotanya. Agustus kelabu ini seperti menjadi puncak kekesalan publik. September ini, kita kembali dikejutkan aksi demo warga Kabupaten Pati yang menentang Bupatinya sendiri, karena dianggap semena-mena menaikan pajak. Di Gorontalo, seorang anggota legislatif harus dipecat karena menimbulkan keresahan akibat ulahnya.

Flexing, penyalahgunaan kekuasaan, politik transaksional, korupsi dan inkonsistensi janji adalah contoh nyata dari sekian banyak hal yang bisa membuat kepercayaan publik tergerus. Ketika pejabat melanggar norma, masyarakat belajar. “Kalau pemimpin bisa, kenapa saya tidak?”

Richard Thaler, tokoh ekonomi perilaku, melalui konsep nudge menjelaskan bahwa pemimpin atau institusi adalah choice architect. Jika pejabat publik memberi contoh buruk, dia sebenarnya sedang menciptakan nudge negatif, yakni mengarahkan masyarakat pada perilaku oportunis dan permisif. 

Pertanyaannya sekarang, siapa yang membayar tagihannya? 

Tagihan itu tidak dibayar oleh pejabat yang bersalah, melainkan oleh masyarakat luas. Mereka bisa membayar dengan kontan. Secara sosial, gotong royong di tengah masyarakat melemah, solidaritas luntur, masyarakat makin individualis. Secara politik,  partisipasi publik merosot, apatisme meningkat, dan demokrasi kehilangan vitalitasnya.

Teori prospect menjelaskan bahwa manusia lebih takut kehilangan (loss aversion) daripada tertarik dengan keuntungan baru. Ketika kepercayaan publik hilang akibat ulah pejabat, rasa kehilangan itu jauh lebih dalam dibandingkan manfaat kebijakan yang mungkin diberikan. Akibatnya mereka menjadi resisten terhadap kebijakan.

Negara menerima akibatnya. Pajak yang seharusnya adalah kontribusi warga terhadap negara dianggap beban, pelayanan publik yang sudah dioptimalkan, masih dirasa tidak adil. Jika aksi penyampaian aspirasi damai berubah anarkis, negara menerima dampaknya, rusaknya fasilitasi publik. 

Parahnya, negara kehilangan waktu dan energi. Waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk inovasi dan pembangunan keluar dari jebakan middle-income country justru dihabiskan untuk mengatasi dampak korupsi dan ketidakpercayaan.

Runtuhnya modal sosial adalah krisis yang lebih dalam dibanding krisis finansial. Negara bisa kembali mencetak uang, tetapi kepercayaan tidak.

Sekali hilang, sangat sulit untuk direstorasi. Saat seorang pejabat publik menghancurkan modal sosial,  tagihannya harus dibayar oleh seluruh masyarakat, sekarang dan di masa depan.#