Pendampingan Pengajuan Merek di Gorontalo, Perkuat UMKM dengan Payung Hukum

Upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong melalui kegiatan pendampingan pengajuan permohonan merek yang digelar oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Kegiatan diikuti para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM, dengan tujuan memberikan pemahaman sekaligus fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya merek, agar memiliki kepastian hukum.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap ide dan inovasi di era ekonomi digital saat ini.
“Aset terbesar kita hari ini adalah ide dan inovasi. Tapi sehebat apa pun itu, tanpa dipayungi hukum, tidak akan memiliki kekuatan. Karena itu, kegiatan ini sangat strategis untuk melindungi karya pelaku ekonomi kreatif agar tidak diakui pihak lain,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini harus menghasilkan output nyata berupa kepemilikan hak merek oleh para pelaku UMKM.
“Kita ingin memastikan hak moral dan hak ekonomi pelaku usaha berada di tangan yang tepat. Jangan sampai produk sudah berkembang, tapi mereknya justru didaftarkan orang lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo, Raymond J. H. Takasensuran, melalui pernyataannya menegaskan bahwa perlindungan merek memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan dalam bentuk logo, nama, atau tulisan yang memiliki nilai ekonomi. Prinsipnya, siapa yang mendaftar lebih dulu, dialah yang memiliki hak,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak pelaku usaha terlambat mendaftarkan merek karena terlalu fokus pada produksi dan distribusi.
“Ketika produk sudah laris, justru pihak lain yang mendaftarkan lebih dulu. Ini yang harus kita hindari,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga mengapreasiasi perhatian pemerintah daerah terhadap UMKM terus diperkuat. Gubernur Gorontalo mendorong peningkatan UMKM melalui dukungan kebijakan, termasuk penyusunan regulasi daerah, serta bantuan pembiayaan seperti fasilitasi PNBP bagi pelaku usaha dalam pengurusan merek.

Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Gorontalo, sehingga pelaku usaha tidak hanya berkembang dari sisi produksi dan pemasaran, tetapi juga memiliki perlindungan hukum yang kuat dan berkelanjutan.