Disparekrafpora Gorontalo Gelar Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen IPRO Pariwisata

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Persiapan Penyusunan Dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, dan olahraga. Senin, 4 Mei 2026, bertempat di Grand Q Hotel Kota Gorontalo.

Rapat ini menjadi langkah awal strategis dalam mendorong pengembangan investasi daerah melalui penyusunan dokumen IPRO yang terstandar dan siap ditawarkan kepada investor, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kepala Bidang Pariwisata, Gema Putra Baculu, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait konsep, kriteria, dan tahapan penyusunan IPRO sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, forum ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi potensi proyek unggulan daerah, melakukan penilaian awal kelayakan, serta membangun komitmen lintas OPD dalam penyusunan dokumen.
“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat ditetapkan 2 hingga 3 proyek prioritas yang akan disusun menjadi dokumen IPRO tahun 2026, sekaligus menyepakati kebutuhan data, timeline kerja, dan pembagian peran antar instansi,” ujarnya.

Secara umum, kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menjaring dan menyiapkan proyek investasi potensial di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar menjadi dokumen yang berkualitas dan siap ditawarkan ke investor. Sementara tujuannya adalah tersepakatinya proyek prioritas, teridentifikasinya kebutuhan data, serta terbentuknya tim kerja lintas OPD.

Kepala Dinas Parekrafpora Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe dalam sambutannya menekankan bahwa Gorontalo memiliki potensi pariwisata yang besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan melalui investasi.
“Kita memiliki banyak destinasi unggulan dengan nilai yang signifikan. Di Gorontalo Utara misalnya, terdapat pantai-pantai yang indah, begitu juga di kabupaten lainnya. Namun investasi yang masuk masih sangat terbatas, saat ini baru di Pulau Saronde. Selebihnya masih dikelola oleh masyarakat dan pengusaha lokal,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya dokumen perencanaan investasi yang matang agar mampu menarik investor dan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dokumen IPRO ini sangat penting, namun penyusunannya tidak sederhana karena membutuhkan kelengkapan data, legalitas, serta sinkronisasi lintas sektor. Oleh karena itu, kami mengundang Bappeda, DPMPTSP, dan pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama menyusun dan menyepakati langkah ke depan,” tambahnya.

Adapun target dari kegiatan ini antara lain tersusunnya dua dokumen IPRO sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tersedianya bahan promosi investasi, serta terlaksananya validasi dengan calon investor. Selain itu, diharapkan minimal satu dokumen IPRO dapat lolos kurasi Kementerian Investasi/BKPM dan dimanfaatkan dalam kegiatan promosi investasi tingkat nasional.

Sebagai Penutup Sultan optimistis penyusunan dokumen IPRO dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, serta sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Gorontalo dalam meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.