"Tren Kemiskinan Gorontalo Menurun, Pemuda dan Dinsos Bedah Evaluasi Program di RRI."

Masalah penuntasan kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan komitmen lintas sektor di Provinsi Gorontalo.

Untuk melahirkan pemikiran yang konstruktif bagi pembangunan daerah, RRI Gorontalo menggelar dialog interaktif “Gorontalo Pagi Ini” melalui program khusus “Pemuda Bicara”, (Senin 11/05)

Ruang diskusi ini mempertemukan langsung pihak eksekutif sebagai pemangku kepentingan dengan aktivis muda sebagai representasi suara masyarakat bawah.

Hadir sebagai narasumber utama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Reflin Buata, dan Aktivis Pemuda yang juga perwakilan Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Gorontalo, Rahmatullah Haras.

Dialog ini mengemuka di tengah kabar baik terkait kondisi makro ekonomi daerah. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS Provinsi Gorontalo), persentase penduduk miskin di Gorontalo menunjukkan tren penurunan menjadi 12,62 persen.

Angka ini tercatat menurun sebesar 0,62 persen poin jika dibandingkan dengan periode Maret sebelumnya yang berada di angka 13,24 persen. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 6,98 ribu orang.

Meskipun tren ini bergerak positif, semua pihak sepakat bahwa akselerasi penurunan harus terus dipacu agar ketimpangan wilayah perkotaan dan perdesaan dapat ditekan habis.

Merespons tren penurunan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan di Gorontalo saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma. Pemerintah tidak ingin terlena dengan penurunan angka, melainkan berfokus pada ketepatan sasaran intervensi.

“Hal mendasar yang terus kami benahi saat ini adalah validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini harus bersih agar program dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik itu bedah rumah, jaminan kesehatan, hingga jaring pengaman sosial, benar-benar jatuh ke tangan yang berhak,” ujar Reflin.

Ia juga menambahkan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Dinas Sosial. Perlu ada sinergi program yang kuat antar-OPD, seperti Dinas Tenaga Kerja untuk penyediaan lapangan kerja, serta Dinas Koperasi dan UMKM untuk penguatan modal usaha masyarakat.

Merespons paparan tersebut, Aktivis Pemuda PKC PMII Gorontalo, Rahmatullah Haras, mengapresiasi kinerja pemerintah daerah juga Gubernur Gusnar Ismail dan Wagub Idah Syahidah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan.

Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa skema bantuan stimulan yang berjalan selama ini belum sepenuhnya mampu melepaskan masyarakat dari jerat kemiskinan secara permanen.

“Kami mengapresiasi penurunan angka dari BPS, namun yang mendesak untuk dibenahi adalah formula programnya. Jangan terjebak pada skema ‘memberi ikan’, tetapi mulailah masif memberikan ‘kailnya’. Skema pemberdayaan masyarakat (empowerment) harus jauh lebih dominan dibanding bantuan langsung tunai,” tegas Rahmatullah.

PMII mendorong OPD terkait di Gorontalo untuk lebih jeli melihat potensi lokal. Menurutnya, program pelatihan kewirausahaan yang adaptif, pendampingan manajemen usaha mikro yang intensif, hingga pembukaan akses pasar digital bagi produk lokal harus menjadi prioritas pembangunan ke depan.

Melalui program ini memberi ruang “Pemuda Bicara”, RRI Gorontalo dan Bidang Pemuda Disparekrafpora Provinsi Gorontalo sukses menjembatani sumbatan komunikasi antara birokrasi dan kelompok pemuda.

Pertemuan pemikiran antara pengalaman taktis Dinas Sosial dan idealisme serta realisme lapangan dari kader PMII ini diharapkan tidak berhenti di dalam ruang siaran saja.

Output dari dialog interaktif ini diharapkan mampu menjadi dasar evaluasi bagi pemangku kebijakan untuk melahirkan regulasi dan program pengetasan kemiskinan yang lebih inklusif, berdampak nyata, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Gorontalo ke depan