Pemprov Gorontalo Percepat Perlindungan Upiya Karanji Melalui Penyusunan Dokumen Indikasi Geografis

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda Dan Olahraga, terus memperkuat upaya pelestarian dan perlindungan produk unggulan daerah melalui penyusunan dokumen Indikasi Geografis (IG) Upiya Karanji. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Indikasi Geografis Upiya Karanji yang dirangkaikan dengan pembahasan DRAFT Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan Asosiasi Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) Upiya Karanji.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Provinsi Gorontalo Kamis, 11 juni 2026, menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, akademisi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo, pelaku ekonomi kreatif, serta pengurus MPIG Upiya Karanji.

FGD dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Gorontalo Bidang Perekonomian, keuangan dan pembangunan, Risjon K Sunge, yang hadir mewakili Gubernur Gorontalo. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Upiya Karanji merupakan salah satu warisan budaya sekaligus produk kriya khas Gorontalo yang memiliki nilai sejarah, identitas, dan ekonomi yang tinggi sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui skema Indikasi Geografis.

“Upiya Karanji bukan sekadar produk kerajinan, tetapi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Gorontalo. Melalui Indikasi Geografis, kita ingin memastikan bahwa keaslian, kualitas, dan reputasi produk ini tetap terjaga serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para perajin dan masyarakat,” ujar Risjon Sunge.

Menurutnya, perlindungan Indikasi Geografis menjadi instrumen penting dalam menjaga karakteristik khas suatu produk yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah asalnya. Selain memberikan kepastian hukum, perlindungan tersebut juga berpotensi meningkatkan nilai tambah produk, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi tawar para perajin di tengah persaingan industri kreatif yang semakin kompetitif.

Risjon juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam memperkuat kelembagaan pengelola Indikasi Geografis. Ia menyebut pembentukan Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG) sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan perlindungan, pengawasan mutu, serta pengembangan Upiya Karanji ke depan.

“Pembentukan MPIG menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan perlindungan dan pengembangan Upiya Karanji. Pemerintah berharap organisasi ini dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga standar mutu, melindungi hak masyarakat, serta memperluas akses pasar produk khas Gorontalo,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Disparekrafpora Provinsi Gorontalo, Romi Moge, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual berbasis potensi lokal, khususnya pada subsektor ekonomi kreatif kriya yang memiliki nilai budaya dan ekonomi yang besar.

Menurut Romi, penyusunan dokumen Indikasi Geografis menjadi tahapan penting dalam proses pendaftaran Upiya Karanji ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dokumen tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan substantif dan administratif yang menggambarkan karakteristik, sejarah, metode produksi, wilayah geografis, hingga reputasi produk yang menjadi dasar perlindungan hukum.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah menyusun dokumen Indikasi Geografis Upiya Karanji yang memenuhi persyaratan substantif dan administratif untuk diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, melalui forum ini kita juga memperkuat kelembagaan masyarakat pengelola melalui pembentukan MPIG sebagai pemegang dan pengelola hak Indikasi Geografis nantinya,” jelas Romi.

Ia menambahkan bahwa perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi menjaga keaslian dan kualitas produk, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami berharap Upiya Karanji memiliki perlindungan hukum yang kuat sehingga dapat meningkatkan daya saing, memperluas pemasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjaga tradisi pembuatannya,” ungkapnya.

Dalam sesi diskusi, para peserta memberikan berbagai masukan dan rekomendasi terkait penyempurnaan dokumen Indikasi Geografis serta substansi draft Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan MPIG Upiya Karanji. Masukan tersebut mencakup aspek sejarah produk, karakteristik khas, standar mutu, mekanisme pengawasan, hingga penguatan kelembagaan pengelola.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan keseriusannya dalam mendorong Upiya Karanji memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum sebagai produk khas daerah yang memiliki reputasi dan keunikan tersendiri. Hasil FGD akan menjadi landasan penting dalam proses pengajuan Indikasi Geografis sekaligus memperkuat tata kelola kelembagaan pelindung Upiya Karanji demi menjaga keberlanjutan warisan budaya dan meningkatkan kesejahteraan para perajin di Provinsi Gorontalo.